Saat rejim Mubarak jatuh, ada pertanyaan yang muncul apakah Ikhwanul Muslimin akan mendominasi lanskap politik Mesir. Ikhwan tidak diragukan lagi akan memainkan peran penting dalam pemerintahan mendatang. Namun Ikhwan kembali menegaskan bahwa gerakan Islam ini tidak hendak memegang pemerintahan dan mengajukan kandidat presiden. Ikhwan kini menjadi kelompok oposisi paling popular dan efektif di Mesir.
Mereka yang menentang keterlibatan Ikhwan berargumen bahwa gerakan ini tidak lebih dari representasi kekuatan tirani Islam. Mereka juga menyatakan bahwa Ikhwan awalnya adalah kelompok anti kemapanan yang gemar melakukan kekerasan atas lawan-lawannya sebelum era -1952-an. Namun memerankan Ikhwan sebagai kekuatan yang berambisi merebut kekuatan dan memaksa hukum Islam kepada masyarakat yang menolaknya adalah hal tidak masuk akal karena gerakan ini jelas telah berubah dan berevolusi disepanjang sejarahnya dan sikapnya disepanjang krisis Mesir terbaru ini merefleksikan sikap gerakan yang moderat, berpandangan kedepan dan penuh tekad sehingga pantas diapresiasi. Banyak kalangan dari para demonstran dan masyarakat internasional yang mulai menaruh simpati dan dukungannya.
Didirikan di 1928, Ikhwanul Muslimin adalah kelompok islamis yang paling tua yang masih ada. Gerakan ini didirikan sebagai perkumpulan dakwah yang bertujuan mendidik kaum Muslim untuk taat melalui khotbah, pelayanan masyarakat, dan teladan yang baik. Ikhwan menyerukan rakyat Mesir bersatu melawan imperialism serta membangun ekonomi dan keadilan sosial.
Di 1984, Ikhwan mulai mengikuti pemilu. Ikhwan masuk kedalam system politik untuk membela kepentingan rakyat dan menjadi suara moral dan keadilan. Para pemimpin ikhwan dalam sindikasi professional terlibat dalam dialog berkelanjutan dan kerjasama dengan beberapa anggota gerakan politik lainnya. Melalui interaksi tersebutlah, kalangan Islamis dan arabis mendapatkan banyak kesamaan dalam seruan mereka untuk kebebasan masyarakat, demokrasi dan perlindungan atas HAM serta penegakan hukum.
Ikhwan telah bekerja bertahun-tahun atas proyek menyusun piagam dan konstitusi sipil, menyiapkan sebelumnya cetak biru pemerintahan baru yang demokratis jika saatnya tiba. Selama masa protes, para anggota dari lintas kelompok dapat dengan cepat mengaktifkan kembali jaringan dan saling bahu membahu membentuk front oposisi bersatu. Dengan demikian, mereka akan memainkan peran penting dalam menyusun konstitusi baru Mesir.
Lebih 30 tahun, Ikhwan telah mengembangkan keahliannya dalam kompetisi dan representasi pemilu. Ikhwan telah mengembangkan kompetensi dan kemampuan professional baru melalui kerjasasama dengan para aktivis, jurnalis dan politisi Mesir diluar Ikhwan. Kepemimpinan Ikhwan lebih berwarna kini ketimbang sebelumnya.
Ada generasi baru aktivis demokrasi Islamis baik didalam maupun diluar Ikhwan. Ikhwan mengggunakan kebijakannya dalam berinteraksi dengan perlawanan rakyat, sadar sepenuhnya semakin besar peran yang dimainkan maka semakin besar pula resiko yang dihadapinya. Ada preseden historis penindasan yang diterima Ikhwan pasca pemilu parlemen 2005. Prioritas segera adalah menjamin bahwa Presiden Hosni Mubarak turun dan era korupsi dan kediktatoran berakhir. Ikhwan menyadari bahwa transisi demokrasi yang mulus akan membutuhkan pemerintahan interim yang dapat diterima militer dan barat. Untuk itu, Ikhwan tidak akan mencari posisi dalam pemerintahan baru.
Para reformer, seperti Ikhwan akan menjadi penting diantara kelompok-kelompok oposisi lainnya ketika menyusun konstitusi baru dan membangun kerangka kerja bagi pemilu baru. Ikhwan telah mendemonstrasikan kemampuannya selama ini dan cara terbaik memperkuat komitmen demokrasi adalah memasukkan Ikhwan dalam proses politik, tadi menyakinkan adanya check and balances sehingga tidak satu kelompokpun yang memonopoli kekuasaan negara. Selain itu, semua warga negara dijamin kebebasan mereka dibawah UU. Ini inti seruan Ikhwan.
Ikhwan telah memiliki jejam rekamnya yang bertanggung jawab selama hampir 30 tahun. Ikhwan memiliki basis dukungan yang kuat. Oleh karena itu, Ikhwan berhak berada dalam posisi tersebut pasca Mubarak. Dan patut dipahami, tidak ada transisi demokrasi yang sukses tanpa melibatkan Ikhwanul Muslimin.
1 Comment
Tulisan yang menarik (y)
Posted on 3 Februari 2017 pukul 20.33
Posting Komentar
Silahkan mengisi komentar dan masukan yang konstruktif dibawah ini: