*Gareth Porter
Laporan misi pencari fakta Komisi HAM PBB tentang penyerangan Israel atas ekspedisi Gaza flotilla menyatakan bahwa Furkan Dogan, warga Amerika- dan lima warga Turki lainnya dieksekusi oleh pasukan komando Israel. Laporan itu menyebutkan bahwa Dogan, pemuda berusia 19 tahun yang pada saat itu sedang mengambil gambar diatas dek Mavi Marmara ditembak dua kali di kepala, satu kali di punggung dan kaki kiri. Dia juga ditembak di muka saat tergeletak di dek.
Laporan itu mengatakan bahwa Dogan “tergeletak dalam keadaan setengah sadar sebelum kemudian ditembak mukanya”.
Bukti forensik mengungkap fakta bahwa “luka disekitar muka” menunjukkan bahwa tembakan dilakukan dalam jarak yang sangat dekat. Garis luka dari bawah ke atas bersama dengan luka vital hingga pundak kiri konsisten dengan tembakan yang mengenai dirinya saat dia tergeletak.
Berdasar dari “bukti forensik dan senjata api”, panel pencari fakta menyimpulkan bahwa pembunuhan Dogan dan kelima warga Turki lainnya oleh pasukan Israel diatas kapal Mavi marmara, 31 Mei dapat dianggap sebagai tindakan dan eksekusi melanggar hukum. (lihat Laporan Hal 38, bab170).
Laporan itu juga membenarkan bahwa pemerintah Obama telah mengetahui hasil otopsi Dogan namun bungkam atas pembunuhan tersebut karena khawatir menimbulkan kepelikan hubungan dengan Israel.
Pemerintah Turki memberikan hasil otopsi kepada Kedutaan AS di Juli dan diteruskan ke Departemen Kehakiman, berdasarkan keterangan salah satu sumber di pemerintahan AS yang tidak bersedia menyebutkan namanya. Sumber itu menyatakan bahwa laporan itu digunakan untuk menentukan apakah penyelidikan perlui dilakukan Departemen Kehakiman atau tidak.
Saat ditanya penulis apakah Departemen Kehakiman menerima hasil otopsi Dogan, juru bicara Departemen itu, Laura Sweeney menolak menjawab.
Pemerintah juga tidak bersedia berkomentar atas laporan misi pencari fakta. Media AS sendiri bungkam. Menjawab pertanyaan dari Truthout, Deplu menyampaikan pernyataan yang tidak secara eksplisit membenarkan kesimpulan tersebut.
Deplu menyatakan bahwa “laporan misi pencari fakta bersifat berat sebelah. Kami mendesak bahwa laporan ini tidak digunakan sebagai tindakan yang dapat mengganggu negosiasi langsung antara Israel dan Palestina serta mempersulit pemulihan hubungan tradisional Israel-Turki.”
Meskipun pemberitaan laporan dan kesimpulan pembunuhan atas Dogan dan 5 korban lainnya secara luas dilaporkan media Turki pekan lalu namun tak satupun pemberitaan itu di muat dalam media utama AS.
Pemerintah AS jelas tidak ingin mengungkap masalah ini ke publik dan tidak berupaya menekan Israel atas kebrutalan pasukan komandonya.
31 Juni, dua pekan setelah serangan atas Mavi Marmara, Sekretaris Pers Gedung Putih, Robert Gibbs mengeluarkan pernyataan bahwa “Israel hendaknya diberi kesempatan melakukan penyelidikan sendiri atas peristiwa itu dengan mempertimbangkan keamanan nasional dan sistem peradilan militer yang memenuhi standar internasional dan mampu melakukan penyelidikan yang serius dan kredibel.”
Penumpang lainnya yang bukti forensifnya diungkapkan adalah Inbrahim Bilgen, warga Turki berusia 60 tahun. Bilgen diyakini ahli forensik ditembak dari atas helicopter dan kemudian ditembak di sisi kepalanya ketika dalam keadaan terluka parah.
Misi pencari fakta berdasarkan bukti forensif menyatakan bahwa setelah ditembak di dadanya dari atas, Bilgen ditembak di kepala dari jarak dekat dengan peluru karet. Peluru karet digunakan bukan untuk tujuan membunuh pada jarak tertentu dan biasanya diarahkan ke perut, namun peluru ini bersifat mematikan jika ditembakkan ke kepala dalam jarak dekat.
Bukti forensik yang dikutip tim pencari fakta atas pembunuhan Dogan dan 5 penumpang lainnya berasal dari laporan otopsi dan patologi yang dilakukan ahli forensik di Turki dan dari wawancara dengan mereka yang menulis laporan tersebut. Para pakar patologi forensik dan senjata api membantu tim menginterpretasikan bukti forensik.
Analisis yang dibuat oleh OHCHR dalam insiden Mavi Marmara menolak versi militer Israel dan mendukung keterangan para penumpang kapal.
Laporan itu menyatakan bahwa Israel memandang aksi militer atas Gaza flotilla digunakan untuk melawan aktivis pro Hamas. Laporan itu mengutip testimoni Menhan Ehud Barak didepan Komite Turkel yang ditunjuk pemerintah Israel bahwa pemerintah mengeluarkan perintah khusus untuk terus melacak kemungkinan pihak-pihak yang mengorganisir misi kemanusiaan ini melibatkan elemen-elemen terror diantara penumpang yang dibawanya yang mencoba membahayakan pasukan Israel.
Tuduhan bahwa diantara daftar penumpang terdiri dari para teroris yang bertekad menyerang pasukan Israel adalah dalih untuk membenarkan operasi militer atas para penumpang.
Ketika detail rencana Israel untuk mengambil alih kapal dipublikasikan di media Israel 30 Mei, para penumpang diatas kapal Mavi Marmara menyadari bahwa Israel mungkin akan menggunakan senjata melawan mereka. Beberapa pemimpin IHH (lembaga amal dan HAM Turki) yang membeli kapal untuk misi menyerukan akan mempertahankan kapal melawan upaya pembajakan Israel, meskipun sebagian penumpang lainnya menyerukan upaya non kekerasan saja.
Hal itu membuat mereka menyiapkan pelbagai hal untuk digunakan sebagai senjata menghadapi penyerbuan. Namun komisi menyimpulkan tidak ada bukti ada senjata yang dibawa diatas kapal seperti yang dituduhkan Israel.
Laporan itu juga mengungkapkan bahwa militer Israel tidak pernah mengkomunikasikan melalui radia keinginannya untuk melakukan inspeksi kargo diatas kapal Mavi Marmara. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan resmi Israel bahwa serangan militer diatas kapal Mavi Marmara dan kapal lainnya mencegah penyelundupan militer ke Gaza.
Menurut laporan OHCHR, Kepala Staff Gabi Ashkenazi menyatakan didepan Komite Turkel, 11 Agustus bahwa prosedur operasi melarang penggunaan senjata aktif kecuali dalam situasi yang mengancam nyawa, namun kemudian dimodifikasi untuk mencakup para pemrotes “yang dianggap menggunakan kekerasan” sebagai respon aksi perlawanan para penumpang. Keputusan itu tampaknya dibuat setelah para penumpang berhasil mengusir tentara Israel yang mencoba naik lewat perahu Zodiac.
Laporan itu juga mengkonfimasi bahwa diawal operasi, para penumpang ditembaki dari helicopter yang terbang diatas dek kapal Mavi Marmara untuk menerjunkan pasukan komando.
Berbeda dengan klaim Israel bahwa salah satu atau lebih pasukan Israel terluka oleh senjata api. Laporan tersebut menegaskan tidak ada bukti media bekas tembakan senjata yang melukai tentara Israel yang dapat ditemukan.
Laporan OHCHR mengkonfirmasi kesaksian para penumpang bahwa mereka berhasil menangkap kurang lebih 10 pasukan komando, mengambil senjata dan membuang senjata mereka ke laut, kecuali satu senjata yang disembunyikan sebagai bukti. Para prajurit Israel ditahan dibawah geladak dan beberapa dirawat lukanya sebelum dibebaskan para penumpang.
Misi pencari fakta melakukan penyelidikan yang obyektif, mendalam dan menyeluruh dalam insiden Mavi Marmara.
Misi pencari fakta dipimpin oleh Hakim Karl T Hudson-Phillips, QC, mantan hakim pengadilan internasional dan jaksa penuntut Trinidad dan Tobago, termasuk Sir Desmond de Silva, Q.C dari Inggris, mantan jaksa PBB untuk Pengadilan Khusus Sierra Leone dan Mary Shanti Dairiam dari Malaysia, dewan pendiri International Women's Rights Action Watch untuk Asia Pacific.
Misi ini melakukan wawancara dengan 112 saksi mata serangan Israel di London, Jenewa, Istambul dan Amman. Pemerintah Israel menolak bekerjasama dengan misi pencari fakta.
Pemerintah Turki mengumumkan penyelidikannya sendiri atas serangan Israel, 10 Agustus. Sekjen PBB Ban Ki Moon mengumumkan formasi panel penyelidik, 2 Agustus namun mandatnya sangat dibatasi. Tugas misi hanya “menerima dan mengkaji pelbagai laporan dari penyelidikan nasional dengan maksud kejadian serupa tidak berulang dimasa depan.”
*Jurnalis investigatif dan sejarahwan
0 Komentar
Posting Komentar
Silahkan mengisi komentar dan masukan yang konstruktif dibawah ini: