*Ahmad Dzakirin
India dan AS kini melaju dengan pakta nuklir baru. Dengan pakta itu, perusahaan-perusahaan AS diijinkan untuk melakukan bisnis nuklir sipil dengan India, praktek yang dilarang sejak 1974. Negara-negara lain pun diperbolehkan menyuplai material maupun alih teknologi nuklir. Ditengah penentangan China, kedua negara tersebut sedang menunggu persetujuan 45 negara yang tergabung dalam kelompok penyuplai nuklir (Nuclear Suppliers Group) untuk memberikan ruang bagi keterlibatan India dalam perdagangan material nuklir. Selain itu, India akan dimasukkan dalam daftar negara yang dipandang bertanggung jawab dalam pemanfaatan nuklir. Perdana Menteri India, Manmohan Singh menyambut gembira dengan mengatakan bahwa kesepakatan ini akan memberikan ‘tempat yang tepat’ bagi India diantara negara-negara yang terhormat. Kesepakatan tersebut bukannya tidak menyimpan masalah. India adalah negara yang tidak bersedia meratifikasi rejim NPT (Non Proliferation Treaty) serta menolak menandatangani perjanjian bagi pelarangan uji coba nuklir menyeluruh (Comprehensive Test Ban).
Dalam konteks ini pula, China mencium bau tidak sedap diseputar negosiasi nuklir AS-India tersebut. Dalam pertemuan di Jenewa, China menentang keterlibatan India dalam NSG. Formalnya karena alasan konsistensi dan penghormatan atas komitmen yang dimaksudkan dalam traktat tersebut. Memang jika dicermati, pakta itu berpotensi merusak sistem internasional (rejim NPT) yang dibangun untuk mencegah pengembangan nuklir secara ilegal. Pakta itu menantang upaya pembatasan penyebaran material nuklir. Implikasi kedepannya, banyak negara akan cenderung mengabaikan regulasi dalam NPT.
Bahkan lebih jauh beresiko memicu perlombaan senjata baru di kawasan Asia. Pakistan misalnya akan mencari keseimbangan baru pasca kesepakatan India-AS tersebut. Sebelumnya Pakistan –seperti India tidak bersedia meratifikasi NPT, sekutu dekat AS dalam perang melawan terorisme mengajukan proposal serupa namun ditolak mentah-mentah AS.
Kendati kesepakatan itu sepenuhnya bermotif ekonomis. Namun tak pelak, China melihat kerjasama strategis AS tersebut dimaksudkan untuk mengimbangi kebangkitan China dengan menggunakan tetangganya, India. Bagi China, pakta nuklir itu memberikan konsesi yang tak terbatas bagi India sehingga berpotensi mengancam keamanan China. Karena sebagai negara non NPT, India akan terbebas dari inspeksi dan pengawasan nuklir IAEA. (Bandingkan perlakuan terhadap Iran), terlebih pakta itu tidak mensyaratkan konsesi apapun bagi India. Tak pelak, China mensinyalir kemungkinan penyalahgunaan kebebasan akses material dan teknologinya yang dimilikinya untuk mengembangkan senjata nuklir.
Dengan itu, India akan menjadi negara yang sejajar dengan China baik dalam kemampuan nuklirnya maupun perkembangan ekonominya. Kendati sebagian pengamat meragukannya karena India jauh tertinggal dalam baik dalam kesejahteraan -42 persen warga hidup dibawah garis kemiskinan versi Bank Dunia dengan penghasilan 1,25 dollar sehari- maupun ketersediaan infrastruktur. Namun lebih jauh dari itu, dunia akan bersepakat bahwa AS memang melakukan standar ganda. hubungan internasional AS banyak dipengaruhi konsep real-politik, yakni ketika kebangkitan sebuah negara selalu dipandang sebagai ancaman bagi lainnya. (15/9/08)
0 Komentar
Posting Komentar
Silahkan mengisi komentar dan masukan yang konstruktif dibawah ini: